Industri Rokok Di Tengah Nasib Para Pekerja

Industri Rokok Di Tengah Nasib Para Pekerja

Industri Rokok Di Tengah Nasib Para Pekerja

Suasana di ruang pertemuan itu mendadak hening. Semua terpaku mendengar penuturan perempuan berusia 34 tahun.

“Saya ingin mengutarakan unek-unek saya, karena di sini ada teman-teman petani tembakau Indonesia. Jadi kita senasib dan saya anggap keluarga sendiri,” papar perempuan dengan nama lengkap Nur Yanti itu memulai perbincangan.

Yanti, begitu sapaan akrabnya, bekerja sebagai buruh pabrik rokok di wilayah Kendal Jawa Tengah sejak 2006. Dia memilih menjadi karyawan setelah mendapatkan informasi lowongan kerja sebagai buruh linting rokok di PT Sari Tembakau Harum yang beralamat Jl Raya Cepiring – Gemuh, No. 439, Batumulyo, Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Dia mendaftar lantaran tak ada syarat khusus untuk seleksi masuk. Dengan bekal ijasah SMA, Yanti berkeyakinan bisa diterima kerja di pabrik tersebut. Keyakinan itu terkabul. Perempuan asal Desa Jambearum Patebon Kendal itu mulai kerja pada November 2006.

Dia memilih kerja di wilayah Kendal agar lebih dekat keluarga. Sebelumnya, Yanti pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan bekerja sebagai buruh pada sebuah perusahaan elektronik era 2003-2005.

“Saya sedih melihat iklan rokok di Televisi dan bungkus rokok ‘Rokok Membunuhmu’. Emang rokok bisa membunuh? Kenapa iklan gula tidak dicantumkan label gula dapat membunuhmu. Mengapa asap kendaraan di jalan raya yang lebih berbahaya tidak turut dikampanyekan dapat membunuhmu,” cecar Yanti dengan berjuta tanya.

“Pemerintah kok egois gitu. Tidak melihat nasib rakyatnya. Saya sebagai buruh di pabrik rokok merasa sedih. Kalau kena pemutusan hubungan kerja (PHK), saya tidak tahu mau bekerja apa lagi,” tuturnya sambil menyeka air mata.

Bukan tanpa alasan Yanti berkeluh kesah seperti itu. Dia merasa ada diskriminasi pemerintah terhadap industri rokok. Dirinya bahkan tidak yakin bahwa rokok bisa merenggut nyawa seseorang.

Yanti bersyukur hingga saat ini masih bekerja di perusahaan. Pada 2011, dirinya pernah disarankan sang suami untuk resign dari pabrik dengan alasan untuk fokus mengurus buah hati. Namun, tawaran suami dia tolak dengan halus atas dasar kebutuhan ekonomi.

“Dengan bekerja di sini, saya bisa membantu adik-adik untuk biaya sekolah,” jelasnya.

Senada, buruh lainnya Tri Setyoati, 30 mengutarakan segala keluh kesahnya atas kebijakan pemerintah yang terus memojokkan industri rokok. Padahal, di industri ini melibatkan rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya untuk menopang kehidupan sehari-hari.

Dia merasa diuntungkan bisa diterima sebagai pabrik buruh rokok dengan syarat yang sangat mudah yakni tekad ingin bekerja. Jam operasional pabrik berlaku sampai 7-8 jam per hari. Selebihnya, perempuan asal Desa Montongsari, Weleri, Kabupaten Kendal ini bisa bercengkrama dengan keluarga.

“Gaji yang saya terima sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK). Lumayan, bisa menopang kehidupan keluarga. Di sini juga dapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan,” terangnya.

Saat kali pertama pabrik beroperasi, diakuinya ada sekitar 2.000 an pekerja yang mayoritas didominasi kaum hawa. Namun seiring waktu dan kebijakan pemerintah yang terus menaikkan cukai rokok, jumlah pekerja kian menyusut.

Sementara itu Direktur Utama PT Sari Tembakau Harum, Warih Sugriyanto, mengatakan awal berdiri terdapat 1.797 dan naik menjadi 1.825 pada tahun berikutnya. Pihaknya merekrut semua pekerja di perusahaan rokok tanpa mensyaratkan lulusan, bahkan ada pula yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD) tetap diterima di perusahaan tersebut.

“Kalau di luar sana, banyak perusahaan yang mensyaratkan pekerja harus lulus SMA, di sini justru yang ijasah SD pun kami terima. Yang penting ada kemauan dan niat untuk bekerja,” terangnya, Kamis (9/11/2017).

Warih bercerita, kawasan tersebut sebelum dibangun pabrik adalah lahan tandus, tetapi kini sudah berkembang baik menjadi sebuah perkampungan diserta dengan pesatnya pembangunan rumah. Bahkan, di area itu dulu dikenal rawan aksi kejahatan.

Ketika pabrik sedang gencar-gencarnya menggenjot produksi, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang membatasi peredaran rokok. Sejak itulah, produksi rokok terus berkurang yang menyebabkan karyawan terkena imbasnya.

Penyebabnya tak lain adalah kenaikan cukai rokok yang berlaku setiap tahun. Akhirnya, tidak sedikit industri rokok mengurangi karyawan. Padahal, dampak negatifnya justru berkembang peredaran rokok ilegal atau rokok tak bercukai.

Dari cukai hasil tembakau atau rokok, setoran yang terkumpul hingga September 2017 mencapai angka Rp74,63 triliun dari target Rp 147,49 triliun. Angka tersebut naik dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 74,15 triliun.

Seperti diketahui, Pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan cukai pada 2018, salah satunya kenaikan tarif cukai hasil tembakau dengan persentase tertimbang sebesar 10,04%.
Kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun depan mulai berlaku pada 1 Januari 2018.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, di mana persentase kenaikan tertimbang tarif cukai di tahun 2018 untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 10,9%, dan Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 13,5% karena merupakan pabrikan besar dan merupakan industri padat modal. Sedangkan kenaikan tarif untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang merupakan industri padat karya ditetapkan sebesar 7,3%.

Selama tiga tahun terakhir, produksi hasil tembakau cenderung turun. Pada 2016, produksi turun -1,8%, dan di 2017 diproyeksikan akan kembali mengalami penurunan sekitar -2,8%.

Lebih lanjut, dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada 2018 sebesar 10,04% diprediksi dapat kembali menurunkan produksi hasil tembakau sebesar -2,2% serta menurunkan prevalensi merokok hingga -0,4%.

“Mestinya, pemerintah mengerti akan hal ini. Kami, sebagai perusahaan rokok resmi memberikan pemasukan negara berupa cukai, tapi sayang kenaikan cukai terus naik. Akibatnya, banyak perusahaan rokok ilegal beroperasi, itu jelas merugikan pemerintah sendiri,” jelasnya.

Pada 2017, kata Warih, jumlah karyawan di pabriknya 647 orang. Dampak penurunan tenaga kerja terjadi dalam tiga tahun terakhir. Untuk mengantisipasi pengurangan karyawan, lanjutnya, perusahaan memberikan pelatihan keterampilan berupa pembuatan anyaman tas plastik serta budidaya cacing. Hasil karya dari karyawan itu dijual dalam even pameran / expo atau sesuai dengan permintaan pasar.

“Lumayan, buat menambah penghasilan mereka. Kami tidak tega kalau mereka menganggur di rumah,” terang dia.

Dalam kesempatan terpisah, Donny Danardono dari Unika Soegijapranata Semarang menyatakan sejak tahun 2000 muncul banyak peraturan yang membatasi produk tembakau, dan penggunaannnya (pada level nasional).

Tidak hanya itu, sejak tahun 2000-an muncul istilah perokok pasif. Padahal, kandungan timbal lebih banyak pada asap kendaraan dan tidak ada tulisan menghidupkan mesin kendaraan akan menyebabkan keguguran dan penyakit.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia membuat banyak peraturan yang membatasi rokok. Dalam hal ini, Presiden Jokowi ingin menaikan pajak rokok, tapi tidak ada aturan tegas yang membatasi jumlah kendaraan pribadi.

“Jadi ada ketidakkonsistenan. Menyediakan tempat khusus untuk merokok seperti merokok di kawasan merokok terkesan tidak beradab dan tidak bermoral seperti membuang  toilet dan disediakan khusus untuk membuang kotoran . Apakah tembakau sangat jahat bagi perokok dan tidak merokok?,” paparnya.

Pakar pertanian Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Sony Heru Priyanto‎ mengatakan, pemerintah seakan tidak mengakui keberadaan tembakau untuk mendukung sektor ekonomi. Padahal, satu sisi pemerintah berharap pemasukan negara dari cukai, sisi lain malah dibatasi dengan aturan-aturan.

“Cukai dari hasil produk tembakau memiliki sumbangsih yang besar hingga ratusan triliun setiap tahun. Bahkan, target penerimaan negara atas cukai mencapai Rp145 triliun dan naik setiap tahunnya,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengakui nasib industri rokok di Indonesia saat ini terus dimarjinalkan. Padahal, industri ini bisa melahirkan multiplier effect, utamanya ekonomi, mulai petani tembakau, petani cengkeh, para pekerja industri rokok, hingga pedagang atau peritel.

“Ada 6 juta orang yang terlibat dalam industri ini. Maka dari itu, sangat naif jika pemerintah mengeluarkan regulasi yang berdampak pengurangan produksi dan tenaga kerja,” jelasnya.

Dia menjelaskan salah satu tekanan yang dihadapi industri rokok yakni tarif cukai yang terus menerus merangkak naik seperti berada di negeri asing. Satu sisi, produk rokok kretek yang ada di dunia cuma ada di Indonesia.

“Produk tembakau dan turunannya itu dari hulu sampai hilir tidak pernah dapat insentif apapun dari pemerintah. Industri rokok tidak harus dibela, diberlakukan adil saja sudah bersyukur,” ujarnya. (Ham/red).

leave a comment

Create Account



Log In Your Account