Mal Pelayanan Publik Pertama Layani Pengurusan Paspor

Mal Pelayanan Publik Pertama Layani Pengurusan Paspor

Mal Pelayanan Publik Pertama Layani Pengurusan Paspor

BATANG, Jateng [Kompos.Net] – Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang launching pelayanan  penerbitan pengurusan dokumen perjalanan (paspor) Republik Indonesia.

Dalam pelayanan perdananya, pengurusan keimigrasian yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, melalui Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang sudah layani lima pengurusan Paspor, Senin (18/2/2019).

“Ini merupakan tugas pemerintah terkait dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, untuk mendapatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dewa Putu Gede usai penandatanganan kerja sama dengan Pemkab Batang.

Menurutnya, pelayanan keimigrasian untuk memudahkan pelayanan masyarakat terkait dengan dokumen perjalanan ke luar negeri, tetapi karena masih terbatas dengan peralatan sehingga pencetakan paspor masih di Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang.

“Peralatan belum komplet, hanya menggunakan laptop portabel dan server-nya belum ada, tapi masyarakat jangan khawatir karena paspor yang sudah jadi akan diantar melalui Pos atau petugas imigrasi akan datang ke Mal Pelayanan Publik DPMPSP Batang,” kata Dewa.

Untuk pengurusan paspor minimal tiga hari jadi, lanjutnya, kalau persyaratannya lengkap semuanya, baik foto maupun wawancara.

Masih kata Dewa Putu Gede, rencana ke depan memang kita akan membuka Unit Pelayanan Keimigrasian (UPK) di Batang tinggal bagaimana kesiapan bupatinya saja.

Di pihak lain, Bupati Batang Wihaji mengatakan bahwa mal pelayanan publik ini memang belum secara resmi dibuka, tapi sudah melakukan pelayanan karena baru 7 pelayanan publik yang baru kita layani.

“Dalam waktu dekat ada 31 Organisasi Perangat Dearah (OPD) dan intansi ekternal seperti instansi vertikal di mal pelayanan publik dengan 76 melayanai perizinan,” jelas Wihaji.

Untuk kepengurusan keimigrasian memang kita yang meminta ke Kantor  Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah sebagai terebosan kami untuk  mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk kepengurusan Paspor Haji pada tahun ini saja ada 1.058 orang, belum yang umrah dan  warga asing yang ada di Batang sekitar 200 orang, yang izin resmi melalui Batang ada 105 orang warga negara asing,” jelasnya.

Wihaji juga meminta dan menyanggupi berdirinya atau dibukanya Kantor Unit Pelayanan Keimigrasian karena melihat potensi banyaknya Penanam Modal Asing (PMA) ada di Batang, serta banyaknya warga Batang yang mengurus paspor sehingga menginginkan adanya kantor UPK.

“Dengan adanya Kantor UKP mempermudah kita untuk melakukan pengawasan warga negara asing yang ada di Batang,” pungkas Wihaji. (Edo/Red)

leave a comment

Create Account



Log In Your Account