Progres Kabupaten Batang Menjadi Perbincangan Jokowi dan Wihaji

BATANG, Jateng [kompos.net]—Bupati Batang Wihaji saat memenuhi undangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di acara “Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indononesia  (APKASI) Otonomi Expo 2018” yang berlangsung selama tiga hari di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Sepong Damai, Tangerang, yang berlangsung dari tanggal 6 sampai 8 Juli 2018 menjadi kesempatan Bupati Batang untuk menyampaikan secara langsung kepada Jokowi terkait persoalan yang ada di Kabupaten Batang.

Di antara persoalan daerah dimaksud ialah mengenai potensi ekonomi di Kabupaten Batang yang tinggi sehingga dapat menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batang. Namun, hal itu masih menyisakan kendala berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kabupaten Batang punya sumber energi PLTU, rintisan pelabuhan niaga, dan banyak hal tentang potensi ekonomi lainnya. Dengan begitu, ada banyak pihak yang antre untuk investasi, tetapi terbentur oleh Perda RTRW. Kita mau melakukan percepatan investasi, tetapi terkendala oleh peraturan itu. Maka, kami meminta bantuan langsung kepada Pak Jokowi dalam mengatasi hal tersebut,” ungkap Bupati Batang Wihaji kepada awak media saat konferensi pers di Ruang Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, Minggu (8/7/2018).

Wihaji menjelaskan, Presiden Jokowi merespons baik terkait hal tersebut dan langsung memerintahkan kepada kementerian terkait agar secepatnya bisa mengurus Perda RTRW di Kabupaten Batang.

“Pada waktu itu saya meminta bantuan kepada Presiden Jokowi agar permasalahan Perda RTRW segera terselesaikan. Di hadapan saya, Presiden Jokowi langsung menindaklanjuti,” bebernya.

Kemudian, Wihaji juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait jalan tol yang ada di Kabupaten Batang bahwa, lebaran tahun 2018 ini pendapatan UMKM di Kabupaten Batang menurun hingga 60 persen karena rata-rata dengan aktifasi jalan tol yang berjualan di jalur pantura tidak laku. Maka, Wihaji menginginkan agar rest area bisa diperbanyak dan UMKM bisa difasilitasi agar bisa ditempatkan di setiap rest area. Selain itu, agar exit tol ditambah di Kabupaten Batang.

“Untuk pembangunan jalan tol, Pemerintah Kabupaten Batang sering dilibatkan terkait pembebasan tanah. Namun, ketika penentuan rest area dan exit tol, kita tidak pernah diajak bicara. Padahal, Pemda mempunyai konsep yang dinamakan Transit Oriented Development (TOD). Yaitu, kita mempunyai tempat tertentu untuk rest area dan UMKM, serta muatan pariwisata,” tegas Wihaji kepada Presiden Jokowi.‎

Atas permintaan tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan pihak tol agar melibatkan Pemda Batang dalam penataan UMKM di sekitar rest area. (*)

 

Reporter: Uly Maulana

Editor: Trisnawan

leave a comment

Create Account



Log In Your Account